Archives 10/05/2025

Kota Yogyakarta, yang dikenal dengan keindahan budaya dan pariwisatanya, kembali menghadapi masalah besar terkait pengelolaan sampah. Dalam beberapa hari terakhir, tumpukan sampah terlihat menggunung di sejumlah titik, terutama di kawasan permukiman padat dan pasar tradisional. Situasi ini menimbulkan keluhan dari warga dan mengancam kebersihan serta kesehatan lingkungan. Masalah besar soal sampah ini seolah menjadi siklus yang terus berulang di Kota Gudeg.

Menurut pantauan pada Sabtu, 10 Mei 2025, penumpukan sampah yang signifikan terlihat di beberapa lokasi seperti Pasar Beringharjo, kawasan Malioboro sisi utara, dan beberapa ruas jalan di permukiman padat seperti di wilayah Kotagede. Bau tidak sedap mulai tercium dan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Warga setempat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penanganan masalah besar sampah yang dinilai kurang efektif. “Setiap beberapa waktu pasti begini lagi. Sampah numpuk, baunya tidak enak, terus nanti baru diangkut,” keluh Ibu Siti (48 tahun), seorang pedagang di Pasar Beringharjo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Bapak Sugeng Martono, mengakui adanya kendala dalam pengelolaan sampah saat ini. Beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab masalah besar sampah ini adalah keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan yang semakin penuh. “Kami terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah besar sampah ini. Beberapa langkah seperti optimalisasi bank sampah dan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga terus kami gencarkan,” ujar Bapak Sugeng saat memberikan keterangan pers di kantor DLH pada Jumat sore.

Selain keterbatasan TPA, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap masalah besar sampah di Jogja adalah volume sampah yang terus meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Kota Yogyakarta berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada dan mencari alternatif solusi yang lebih berkelanjutan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan daerah lain terkait pengelolaan sampah regional. Warga berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi konkret agar Jogja kembali bersih dan nyaman.

Pemerintah daerah Yogyakarta (Jogja) terus melakukan pemantauan intensif terhadap harga bahan pokok guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, atau hari besar lainnya. Langkah proaktif ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat Jogja, serta mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat memberatkan ekonomi keluarga. Pemantauan harga dilakukan secara berkala di berbagai pasar tradisional, pasar modern, dan distributor utama di seluruh wilayah Jogja.

Menjelang hari-hari besar, permintaan akan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, daging, dan sayuran biasanya mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum spekulan untuk menaikkan harga secara tidak wajar, yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan harga yang ketat menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga dini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Tim pemantau harga bahan pokok yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, dinas terkait, dan satgas pangan secara rutin turun ke lapangan untuk mengumpulkan data harga dari berbagai sumber. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren harga, mengidentifikasi adanya disparitas harga yang signifikan antar wilayah, serta mendeteksi potensi praktik penimbunan atau spekulasi. Hasil pemantauan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Jogja dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok antara lain adalah melakukan koordinasi dengan distributor dan pedagang untuk memastikan ketersediaan stok yang mencukupi, menggelar operasi pasar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan pentingnya membeli bahan pokok sesuai kebutuhan. Selain itu, penindakan tegas juga akan dilakukan terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai harga bahan pokok juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah secara berkala mengumumkan informasi harga terkini melalui berbagai saluran komunikasi agar masyarakat dapat memantau dan membandingkan harga di berbagai tempat. Dengan informasi yang transparan, diharapkan masyarakat dapat berbelanja dengan lebih cerdas dan terhindar dari praktik harga yang tidak wajar.